Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Parlementaria Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Minta Pemerintah Lebih Peka Terhadap Pekerja Migran

Parlementaria

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar Minta Pemerintah Lebih Peka Terhadap Pekerja Migran

25 Maret 202325 Maret 2023

Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi Partai Partai Keadilan Sosial (PKS) H. Sadar Muslihat

Cianjur, adajabar.com – Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Sadar Muslihat, menanggapi permintaan bantuan seorang pekerja migran asal Cianjur yang ingin pulang ke Indonesia, karena terlantar di negeri orang DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS), Sadar Muslihat, menanggapi permintaan bantuan seorang pekerja migran asal Cianjur yang ingin pulang ke Indonesia, karena terlantar di negeri orang.

Menurut Sadar, banyak pekerja migran asal Jawa Barat yang mengalami nasib serupa di luar negeri.

Sadar mengatakan, bahwa DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengirimkan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk meminta dukungan dan solusi terkait nasib pekerja migran asal Jawa Barat yang terlantar di luar negeri itu.

Ia juga menyebutkan, bahwa DPRD telah menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri, untuk meminta bantuan dalam hal ini.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk turut memperhatikan nasib pekerja migran asal Jawa Barat yang terlantar di luar negeri. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian yang serius terhadap nasib para pekerja migran, dan membantu mereka dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi,” tutur Sadar.

Menurut Sadar, pekerja migran asal Jawa Barat, yang terlantar di luar negeri itu membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat.

Ia meminta seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam membantu pekerja migran asal Jawa Barat yang mengalami kesulitan di luar negeri.

“Kami dari DPRD Provinsi Jawa Barat, siap memberikan dukungan dan solusi terkait nasib pekerja migran asal Jawa Barat yang terlantar di luar negeri. Ia berharap dengan adanya kerja sama semua pihak,” tutup Sadar. ***

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan