Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

DPRD Jabar Dorong Pemerintah Terkait Distribusi Pemerataan Pupuk Bersubsidi

Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Amanat Nasional (PAN), Thoriqoh Nashrullah Fitriyah (kiri). (hms)

Bandung, adajabar.com – Thoriqoh Nashrullah Fitriyah, Anggota DPRD Jawa Barat asal Partai Amanat Nasional (PAN) berharap pupuk bersubsidi didistribusikan secara merata di Jawa Barat.

Pemerataan distribusi pupuk bersubsidi penting dilakukan untuk mengurangi kelangkaan dan mahalnya pupuk bersubsidi di tingkat petani Jawa Barat.

Thoriqoh Nashrullah Fitriyah mengatakan, mengingat masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi di wilayah pertanian di Kabupaten Bandung, dan beberapa wilayah di Jawa Barat terus dikeluhakan para petani. Pihaknya mendorong pemerataan distribusi pupuk bersubsidi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Saya berharap soal distribusi pupuk bersubsidi lebih merata. Pemerataan distribusi pupuk ke wilayah Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jawa Barat.” harap dia,Bandung, baru-baru ini.

Menurut dia, masalah kelangkaan dan maharnya harga pupuk bersubsidi hampir merata dikeluhkan petani di Jabar. Satu diantaranya di Kabupaten Bandung, di Kecamatan Ciwidey, Majalengka dan Kecamatan Pacet.

Seperti yang belum lama ini ia alami saat reses di Kecamatan Ciwidey, Majalengka dan Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Pihaknya menerima banyak keluhan soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi.

“Saya reses di beberapa titik, kebetulan reses di wilayah pertanian. Para petani banyak mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubdisi. Masalah soal kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi terus berulang,” ungkap dia.

Menurut para petani, masalah kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi terjadi tak hanya di Kecamatan Ciwidey, Majalengka dan Kecamatan Pacet. Namun, terjadi pula di banyak daerah pertanian di Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jawa Barat.

“Masalah pupuk ini terus berulang, dan banyak terjadi di wilayah pertanian di Kabupaten Bandung dan wilayah pertanian lainnya di Jabar,” ungkap dia.

“Mereka terus mengeluhkan soal pupuk bersubdisi yang susah didapat alias langka. Kalau pun ada, harganya mahal sekali. Mereka tidak mampu membeli pupuk yang mahal harganya, mereka terus dibebani dengan tingginya biaya produksi,” tambahnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *