Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Komisi V DPR RI Tinjau Langsung Sarana Fasilitas Stasiun Kereta Api Kota Bandung

Kunjungan Tim Rombongan Komisi V DPR RI. (hms)

Bandung, adajabar.com – Kota Bandung dinilai sebagai lokasi strategis untuk berbagai kegiatan produktif di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua Tim Rombongan Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie.

Oleh karenanya, aktivasi layanan perkeretaapian di Bandung Raya harus terus diakselerasi agar penumpang mendapatkan rasa nyaman dan aman saat menggunakan transportasi publik ini.

“Komisi V DPR RI memandang pengembangan dan setiap kereta api Bandung, khususnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, kapasitas lintas, meminimalisir biaya angkutan dan orang serta barang. Sehingga bisa berdampak pada meningkatnya produktivitas masyarakat dan juga mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalan raya,” ujarnya di Stasiun Bandung, Kamis 9 Februari 2023.

Kementerian Perhubungan RI dan PT Kereta Api Indonesia Persero juga menyampaikan terima kasih atas hibah lahan yang diberikan Pemkot Bandung untuk menunjang aktivasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

“Karena lahannya dihibahkan, jadi anggaran pembebasan lahannya bisa kita tekan karena waktu hitungan itu dari awal untuk membebaskan 3 lahan flyover kita butuh hampir sekitar 600 miliar,” ucap Direktur Prasarana Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Harno Trimadi.

Sebagai pengingat, Pemerintah Kota Bandung menghibahkan 124 bidang lahan atau sekitar 5.058 meter persegi kepada Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Senin 9 Januari 2023.

Serah terima lahan ini tertuang dalam Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Tanah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pemerintah Kota Bandung kepada Dirjen Perkeretaapian Kementrian Perhubungan RI.

Pada serah terima tersebut, Wali Kota Bandung menyatakan, Kota Bandung menyambut positif proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebagai proyek strategis nasional.

“Terima kasih. Kami menyambut positif. Bagi Kota Bandung, nilai manfaat (pembangunan) akan jauh lebih besar ketimbang nilai yang kami hibahkan,” ujar Yana.

Untuk diketahui, kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI pada kesempatan ini dalam rangka melihat secara langsung sarana prasarana dan fasilitas stasiun kereta api, salah satunya di Kota Bandung.

Selain itu diperhatikan pula pelayanan masyarakat pengguna kereta api dari Kota Bandung ke stasiun stasiun lokal dan kota lain di Pulau Jawa.

Pada kesempatan ini juga, komisi V DPR RI meminta kepada Ditjen Perkeretaapian dan PT KAI untuk memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan sebagai indikator utama dalam mempersiapkan sarana dan prasarana perkeretaapian yang memadai.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna beserta beberapa jajaran Kepala OPD di Pemkot Bandung. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *