Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Menyediakan Posko Nasional Jelang Libur Natal dan Tahun Baru

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan paparan dalam Konferensi Pers Posko Nasional Sektor ESDM di Jakarta, Senin (19/12/2022).

Jakarta, adajabar.com – Menjelang Hari Raya Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru (Nataru) 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menyelenggarakan Posko Nasional, dengan menunjuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai koordinator pelaksanaannya.

Posko Nasional ESDM ini akan berlangsung selama 17 hari, yaitu sejak 19 Desember 2022 – 4 Januari 2023 yang bertempat di Gedung BPH Migas, dan terdiri dari 4 (empat) Posko, yaitu Posko BBM, Posko LPG dan Gas Bumi, Posko Listrik dan Posko Antisipasi Bencana Geologi.

“Sinergitas ini baik internal maupun eksternal seperti Korlantas Polri terkait dengan adanya rute-rute yang dilakukan pembatasan ataupun titik-titik kemacetan, Kementerian Perhubungan baik Perhubungan Darat, Laut dan Udara terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga terkait dengan Jalur Tol dan Fasilitas Rest Area di Ruas Tol,” kata Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers di Jakarta, seperti dilansir laman Kementerian ESDM, Senin (19/12/2022).

Berdasarkan rapat koordinasi anggota posko sebelumnya, secara umum kondisi ketahanan stok BBM terpantau aman, baik gasoline, gasoil, kerosene maupun avtur, dengan ketahanan stok di atas 17 Hari.

“Diprediksi akan terjadi peningkatan permintaan harian BBM selama Nataru, gasoline kurang lebih 5%, kerosene kurang lebih 4 % dan untuk avtur kurang lebih 50%, sementara gasoil diperkirakan turun sekitar 3 %,” kata Erika.

Sementara itu, sambung Erika, kondisi stok LPG Nasional dijaga dalam kondisi aman, dengan coverage days LPG Nasional berkisar 15 s.d. 17 hari. Ketersediaan LPG dijaga dengan penambahan pasokan LPG, baik fakultatif maupun extra dropping (apabila diperlukan).

Rata-rata alokasi harian Agen/Penyalur LPG Tabung 3 Kg untuk bulan Desember 2022 lebih tinggi 8,97% dari bulan November 2022.

Adapun kegiatan niaga, pengangkutan, penyimpanan dan penyaluran gas melalui pipa maupun melalui SPBG beroperasi aman dan normal serta berfungsi baik.

Subholding gas juga siap untuk menjaga kehandalan penyaluran gas ke rumah tangga (jargas) sejumlah 748.935 SR, 4.295 pelanggan komersial industri, menyalurkan BBG melalui 11 SPBG dan 3 MRU, serta mendukung PLN Group dalam menyalurkan energi listrik berbahan bakar gas dengan aman dan handal.

Kondisi aman juga terjadi pada pasokan tenaga listrik saat Nataru, dan cadangan terpenuhi serta diharapkan tidak melakukan pekerjaan/pemeliharaan yang dapat mengganggu pasokan listrik selama periode siaga Nataru kecuali pekerjaan perbaikan yang disebabkan gangguan.

Kementerian ESDM juga membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Geologi yang akan merespon dengan cepat setiap bencana yang terjadi dan siaga dalam waktu 24 jam.

Di samping itu, tim akan meningkatkan pemantauan gunung api secara cermat di beberapa gunungapi aktif.

Selanjutnya, tim akan membuat laporan/tanggapan dan rekomendasi teknis penanggulangan bencana geologi (letusan gunungapi, gempa bumi, tsunami, dan gerakan tanah).

Laporan akan disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Pemda, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dinas terkait yang menangani kebencanaan geologi.

“Dengan semangat kolaborasi dan sinergitas anggota posko serta sinergitas antar instansi yang baik, Posko Nasional Sektor ESDM ini dapat berjalan lancar dan produktif masyarakat Indonesia pada umumnya,” tutup Erika.

Turut hadir pada konferensi pers, yaitu Kepala BPH Migas (Erika Retnowati), Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas KESDM (Maonang Harahap), Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan KESDM (Ida Nuryatin Finahari), Kepala Bagian Umum Badan Geologi (Yunara Dasa Triana), Executive Vice President PT PLN Persero (Dispriansyah), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (Alfian Nasution). (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *