Bekasi, adajabar.com – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mengkritisi minimnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kelangsungan Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) di Kota Bekasi. Kritik ini muncul karena BLKK memiliki peran penting dalam menciptakan tenaga kerja berkualitas dan memastikan distribusi yang efektif ke berbagai sektor industri, terutama di Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe, pada saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program dan kegiatan tahun 2023 serta monitoring sarana dan prasarana di Balai Latihan Kerja Kompetensi (BLKK) Kota Bekasi. (Senin, 8/01/2024).
Abdul Harris Bobihoe juga menambahkan, saat ini bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangatlah diperlukan guna menunjang peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan praktek di BLKK.
“Hal penunjang utama pada BLKK ini ialah peralatan yang menjadi penunjang praktek di BLKK ini harus sesuai dengan yang ada di industri pada saat ini, dengan demikian yang diharapkan tenaga kerja yang dihasilkan oleh BLKK ini otomatis mereka bisa bekerja secara maksimal dan memiliki skill yang diatas rata rata. “ ucapnya”.
Kendati demikian, Abdul Harris Bobihoe menyatakan, kedepan Komisi V akan selalu mengawal keberadaan BLKK ini.
Harris berharap, melalui pelatihan tersebut dapat menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif dan memiliki skill serta mampu bersaing di dunia industri. Selain itu, keberadaan BLKK dapat menekan angka pengangguran ditengah masyarakat dan bisa mendapatkan pekerjaan serta menunjang industri 4.0. (hms/aj)
