Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Presiden Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta – Bandung Whoosh

Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, Senin (2/10/2023). (hms)

Bandung, adajabar.com – Presiden RI, Joko Widodo meresmikan pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh, Senin 2 Oktober 2023. Atas hal tersebut, Penjabat Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono optimis hal itu bisa meningkatkan perekonomian Kota Bandung.

“Ini menggairahkan kembali industri di Kota Bandung. Mulai dari pariwisata, UMKM dan sebagainya,” ungkap Bambang di Stasiun Bandung, Senin 2 Oktober 2023. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meresmikan KCJB, dengan kereta ini dari Stasiun Halim ke Stasiun Padalarang Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dari stasiun Padalarang, Jokowi naik KA Feeder menuju Stasiun Bandung.

Menurut Bambang, kehadiran Whoosh akan bermanfaat bagi Kota Bandung.

“Tentunya kebermanfaatan moda transportasi ini bisa memberikan nilai positif,” tuturnya. 

Soal integrasi transportasi, Bambang mengaku tengah berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat untuk memanfaatkan momentum ini.

“Ini terus dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Ada juga direncanakan sebelumnya seperti  BRT, LRT, segala macam ini harus persiapkan lebih baik,” ungkapnya. 

“Integrasi ini diperlukan, dan Presiden tentunya punya target mana yang harus diprioritaskan,” imbuhnya.

Kendati demikian, Bambang meyakini, hal terpenting yaitu kajian prioritas pembangunan di Kota Bandung. 

“Kalau bicara kajian semuanya komperhensif, tinggal mana nanti yang jadi prioritas. Tentunya konsolidasikan dengan provinsi dan pusat. Mana yang lebih prioritas,” bebernya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *