Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pengangguran Lulusan SMK di Jatim Menurun, Komisi V Minta Pemprov Jabar lebih Sinergis

Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis, (25/5/23). (hms)

Surabaya, adajabar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat apresiasi sejumlah keberhasilan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait menurunnya tingkat pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Timur yang semakin menurun signifikan.

Hal tersebut di ungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kamis, (25/5/23).

Abdul Hadi menjelaskan, berdasarkan hasil kunjungan kerjanya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menurutnya Jabar dan Jatim memiliki program yang setara dalam dunia pendidikan, namun Jatim lebih unggul dari segi eksekusi.

“Contoh adalah bahwa ternyata disini tingkat pengangguran kontribusi dari SMK 6%, jadi Jawa Barat masih kita bicara angka 12-13%, jadi ini berati signifikan. Bagaimana caranya, ternyata ada dukungan yang sangat kuat dari Bupati dari Kadis dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan beberapa langkah-langkah terobosan, tanda petik menekankan vokasi dan lainnnya,” tutur Abdul Hadi yang sering disapa Gus Ahad.

Abdul Hadi menilai, atas sinergitas yang dibangun dengan kuat oleh Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya tersebut, tak hanya tingkat pengangguran yang menurun, lebih jauhnya terkait kebijakan kesejahteraan serta kompetensi dari guru SMK yang di bina secara khusus.

“Guru-guru Jawa Timur untuk SMK itu lebih banyak jadi juara dalam kompetisi-kompetisi dibanding Jawa Barat. Itu fakta yang harus disampaikan, kalau Jabar mau jadi juara cari yang lebih hebat,” katanya.

Jawa Timur Serap 100% Alokasi DAU PPPK

Diketahui, Jawa Timur menyerap sepenuhnya alokasi DAU dari pemerintah pusat untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sekitar 100%.

“Terkait PPPK, ada kebijakan yang bagus bahwa semua alokasi DAU untuk PPPK yang ada dari Kementerian dari pemerintah pusat itu di Jawa Timur diserap 100% ada 6500 sekian.

Selanjutnya, Abdul Hadi mengatakan Jawa Barat belum bisa melakukan akselerasi, namun pihaknya akan mencoba mendalami cara yang dilakukan tersebut agar menjadi bahan untuk mensejahterakan guru melalui penerimaan PPPK.

“Kalo di Jawa Barat masih ada sekitar 1800 yang belum terserap, yang belum ada sekarang karena diluar alokasi, ini pasti akan juga resah. Kepastian tentang jenjang karir hal yang sangat penting. Saya kira dalam hal ini kita harus mengakui bahwa Jawa Timur Lebih bagus dari Jawa Barat,” ujarnya.

Harapan besar terlontar dari Abdul Hadi Wijaya agar semua program yang di usung Pemerintah pusat bisa di realisasikan dengan baik melalui perencanaan yang matang serta sinergitas setiap stakeholder.

Lanjut Gus Ahad, ia akan mendorong Pemprov Jawa Barat supaya lebih banyak belajar dari Jawa Timur terkait pendidikan terutama yang berkaitan dengan SMK.

“Ini PR buat Pak Kadis, Pak Sekda, Pak Gubernur termasuk nanti PLT nya,” tutupnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *