Cirebon, adajabar.com – Ketua Forum Komunikasi Kuwu atau Kepala Desa Cirebon (FKKC), Muali menyampaikan, saat ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah.
Hal itu disampaikan Muali saat diskusi bersama Kuwu se Kabupaten Cirebon yang digagas oleh FKKC belum lama ini di RM. Alamanis. Menurutnya, masih banyak persoalan rakyat di desa yang perlu diselesaikan.
Ketua Forum Komunikasi Kuwu atau Kepala Desa Cirebon (FKKC), Muali menyampaikan, saat ini Kuwu menjadi sasaran utama rakyat saat ada masalah.
Hal itu disampaikan Muali saat diskusi bersama Kuwu se Kabupaten Cirebon yang digagas oleh FKKC belum lama ini di RM. Alamanis. Menurutnya, masih banyak persoalan rakyat di desa yang perlu diselesaikan.
Pun dari Bantuan Keuangan (Bankeu) didorong untuk fokus menyelesaikan masalah terkait dampak Covid-19 dan pengorbankan pembangunan infrastruktur.
“Sementara, selama ini dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk bantuan keuangan sangat kecil, hanya Rp130 juta per tahun,” ucapnya.
Hal itu mendapatkan sorotan dari anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Jaenudin. Menurutnya, desa adalah ujung tombak pemerintahan, yang berada di garda terdepan pelayanan publik.
“Iya, itu seperti yang disampaikan ibu Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Hj. Megawati Soekarnoputri menyampaikan saat Pidato HUT ke 48 PDI Perjuangan. Bahwa, desa adalah ujung tombak pemerintahan, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat. Desa adalah taman sari kearifan lokal nusantara,” ungkap Jaenudin.
Lanjut Jaenudin, itulah sumber kebudayaan dan kepribadian bangsa dan PDI Perjuangan telah menjadikan “Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat, Desa Taman Sari Kemajuan Nusantara.
“Bahkan itu sebagai tema dalam Rakernas 2021 dengan rekomendasi mendorong seluruh kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk fokus membantu dan membangun desa,” ungkapnya.
Masih kata Jaenudin, sebagaimana yang disampaikan Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat, Ono yang mempunyai program Jabar Bangkit 2024. Bersepakat dengan Kuwu-kuwu untuk mengalokasikan Bantuan Keuangan kepada desa di seluruh Jawa Barat sebesar Rp500 juta per tahunnya.
“Sangatlah tepat bila bantuan keuangan desa ditambah menjadi Rp500 juta, supaya desa bisa membangun lebih banyak lagi dan dapat menyelesaikan masalah rakyat. Maka dimasukkan program Rp500 Juta dalam Jabar Bangkit 2024 sebagai program PDI Perjuangan dan Calon Gubernur Jawa Barat 2024,” bebernya.
“Bila jumlah desa di Jawa Barat sebanyak 5.957 maka hanya perlu disiapkan anggaran kira-kira sebesar 3 Trilyun dan itu kurang dari 10 persen APBD Jawa Barat,” ujarnya.***
