Jakarta, adajabar.com – Spekulasi mengenai dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax mencuat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan. Isu ini pun ramai diperbincangkan di berbagai platform media sosial, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terkait keaslian bahan bakar yang mereka gunakan.
Namun, PT Pertamina (Persero) dengan tegas membantah kabar tersebut.
Pertamina Klarifikasi: Pertamax Sesuai Spesifikasi
Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh regulator.
“Narasi oplosan itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan kejaksaan,” ujarnya mengutip Antara, Selasa (25/2/2025).
Menurut Fadjar, terdapat kesalahpahaman dalam menafsirkan pemaparan oleh Kejaksaan Agung. Ia menegaskan bahwa kualitas dan distribusi bahan bakar yang dijual di SPBU telah melalui pengawasan ketat.
Polemik Dugaan Pengoplosan: Fakta atau Misinformasi?
Dugaan adanya praktik pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax muncul di tengah penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung terhadap kasus yang melibatkan petinggi Pertamina Patra Niaga. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Kejagung yang secara eksplisit menyebut adanya praktik pengoplosan bahan bakar tersebut.
Sementara itu, isu ini dengan cepat menyebar di media sosial, memicu berbagai spekulasi dari masyarakat. Sejumlah pihak mempertanyakan transparansi pengelolaan BBM subsidi dan nonsubsidi, mengingat harga kedua jenis BBM ini memiliki selisih yang cukup signifikan.
Di sisi lain, Pertamina menegaskan bahwa seluruh produk BBM yang mereka distribusikan telah melalui uji kualitas dan pengawasan ketat untuk memastikan sesuai dengan standar yang berlaku.
Regulasi dan Pengawasan BBM di Indonesia
Sebagai perusahaan yang mengelola distribusi BBM di Indonesia, Pertamina beroperasi di bawah regulasi ketat yang diawasi oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Proses produksi dan distribusi BBM melibatkan berbagai tahapan pengawasan, mulai dari kilang hingga SPBU, untuk memastikan kualitas dan takaran yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dengan adanya isu ini, diharapkan pemerintah dan lembaga terkait dapat memberikan klarifikasi yang lebih mendalam guna menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan masyarakat serta menciptakan ketidakpercayaan terhadap produk BBM nasional.
Dugaan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Namun, hingga kini belum ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Pertamina telah membantah keras isu ini dan memastikan bahwa BBM yang mereka distribusikan telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar dan menunggu hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang sebelum menarik kesimpulan.
