Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Alasan iPhone 16 Belum Tersedia di Indonesia, Pemerintah Tunggu Realisasi Investasi Apple

Jakarta, adajabar.com — Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan alasan di balik ketidakhadiran iPhone 16 di pasar Indonesia. Menurut Agus, Apple masih menunggu perpanjangan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang tertunda akibat kurangnya realisasi investasi dari pihak perusahaan.

“Apple baru merealisasikan investasi sebesar Rp1,48 triliun, sementara komitmen awal mereka kepada pemerintah adalah Rp1,71 triliun. Masih ada selisih sekitar Rp240 miliar yang harus dipenuhi,” ujar Agus dalam rapat kerja bersama Kementerian dan Lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Nasional Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Selasa (8/10/2024).

Menurut Agus, meski Apple telah memenuhi sebagian komitmennya dengan mendirikan Apple Developer Academy di BSD Tangerang, Batam, dan Surabaya, serta rencana pembukaan akademi serupa di Bali tahun depan, pemerintah berharap Apple tidak hanya fokus pada pengembangan akademi.

“Kami ingin Apple mendirikan fasilitas produksi dan pusat penelitian serta pengembangan (RnD) di Indonesia. Ini penting untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemampuan SDM di sektor teknologi,” jelas Agus.
Hingga kini, iPhone 16 masih belum mendapatkan sertifikat TKDN, yang merupakan syarat wajib bagi produk telekomunikasi yang menggunakan jaringan seluler untuk dapat dipasarkan di Indonesia. “Jika Apple bisa memenuhi ketentuan TKDN sebesar 40 persen, kami siap mengeluarkan izin penjualan iPhone 16 di Indonesia,” tambahnya.

Agus juga menekankan pentingnya keadilan bagi semua investor yang sudah memiliki komitmen tinggi dalam menanamkan modal di Indonesia. “Ini adalah masalah fairness, kami mendorong agar Apple segera memenuhi komitmennya demi keseimbangan di antara investor lain yang sudah berkomitmen,” ujar Agus.
Dengan melihat pola yang terjadi pada peluncuran iPhone 15 di tahun sebelumnya, di mana sertifikat TKDN diperoleh pada akhir September dan produk mulai dijual pada akhir Oktober, ada kemungkinan iPhone 16 baru akan tersedia di Indonesia pada bulan November 2024, jika Apple mendapatkan sertifikat TKDN pada bulan ini.

Sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi dari reseller iPhone di Indonesia mengenai ketersediaan iPhone 16.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *