Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Peran Sektor Perikanan dalam Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan. (ist)

Kabupaten Bandung, adajabar.com – Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor perikanan, mencakup baik perikanan tangkap di laut maupun perikanan budi daya di perairan tawar dan laut.

Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Dadang Kurniawan mengungkapkan masih ada jarak yang cukup besar antara potensi dan realisasi produksi perikanan di Jawa Barat. Padahal, Jawa Barat memiliki daerah maritim maupun budi daya ikan yang luas. Baik daerah Priangan Timur, Pelabuhan Ratu-Sukabumi maupun jalur pantai utara.

“Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sinergi untuk merealisasikan optimalisasi potensi kemaritiman dan perikanan di wilayah Jawa Barat. Kalau tidak, maka di Jabar tidak akan menjadi potensi ekonomi dan kekuatan pangan,” ujarnya.

Hal ini juga menjadi upaya dalam menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi.

Dadang Kurniawan menuturkan, kebijakan yang dapat mendukung sektor perikanan dan maritim adalah dengan menjaga perbaikan kinerja ekspor Jawa Barat khususnya pada komoditas sektor fishery.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung hal tersebut di antaranya melalui efisiensi interlinkage industri hulu ke hilir, pembangunan infrastruktur pelabuhan dan percepatan realisasi pengembangan sistem logistik terpadu, pembangunan cold storage, hingga dorongan investasi di sektor perikanan.

“Sejumlah kebijakan itulah yang harus terus didorong pada sektor maritim dan perikanan, guna meraih ketahanan pangan di Jawa Barat, disamping penguatan sektor pertanian yang selama ini telah menjadi sektor unggulan,” ungkapnya.

Beberapa hal yang perlu dilakukan, diantaranya pengembangan komoditas perikanan budi daya hingga budi daya udang vaname melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha, UMKM, hingga pondok pesantren.

Termasuk mendorong investasi di sektor perikanan dan maritim, guna mewujudkan efisiensi produksi hingga mendukung ekspor produk perikanan Jawa Barat. Karena peran swasta juga sangat dibutuhkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi ini.

Sebagai Anggota DPRD komisi II, Dadang Kurniawan akan terus mendorong strategis pemangku kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah, bahkan kelompok swasta/pengusaha untuk terus bersinergi meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi dari sector perikanan.

“Kita pastinya akan selalu mendorong kebijakan strategis, termasuk hasil studi riset pihak akademisi yang aplikatif kepada pemerintah,” tandasnya.

Selain itu, upaya mendorong implementasi kebijakan yang ditujukan untuk pemerataan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatkan implementasi digitalisasi, terutama dalam rangka mendukung sektor perikanan dan maritim, akan menjadi perhatiannya.

“Semua langkah ini merupakan upaya nyata dalam mendukung dan memelihara momentum pertumbuhan ekonomi sektor perikanan, dengan tujuan utama untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi dengan cepat dan merata di seluruh wilayah,” tambahnya.(adikarya/aj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *