Cimahi, adajabar.com – Pemerintah Daerah Kota Cimahi meluncurkan penyaluran bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) tahap 2 tahun 2023. Bantuan disalurkan untuk masyarakat penerima manfaat.
Penyaluran bantuan secara simbolis berlangsung di Kantor Pos Cimahi Jalan Gatot Subroto Kota Cimahi. Kegiatan turut dihadiri Perum Bulog Kanwil Jawa Barat dan jajaran Forkopimda Kota Cimahi.
Pj. Walikota Cimahi Dikdik S. Nugrahawan mengatakan, pihaknya menyalurkan CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap 2 Tahun 2023. “Kami menyelenggarakan CPP untuk menyediakan cadangan pangan pokok guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami krisis pangan dan/atau rawan pangan,” ujarnya.
Penyaluran CPP dilakukan atas kerjasama Pemkot Cimahi dan Badan Pangan Nasional, Pemerintah Daerah Provinsi (DKPP Provinsi Jawa Barat), Perum Bulog, dan PT. Pos Indonesia. Kegiatan ini menindaklanjuti perintah langsung Presiden RI Joko Widodo.
Penyerahan bantuan pangan sebanyak 347,25 ton beras CPP. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapat bantuan beras 20 kg, dengan 3x penyaluran (September, Oktober dan November).
“Penyaluran CPP untuk memenuhi kebutuhan beras dalam rangka mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan. Juga meningkatkan penyediaan pangan serta upaya stabilisasi pasokan pangan agar stabil antar waktu dan antar daerah, pemenuhan kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan,” katanya.
Kegiatan penyaluran CPP dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan pangan serta upaya stabilisasi pasokan pangan agar stabil antar waktu dan antar daerah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana sebagai instrumen stabilisasi harga. Serta untuk meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
“Diharapkan melalui penyaluran CPP ini dapat mengurangi beban pengeluaran, kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk penerima bantuan, keadaan darurat, melindungi produsen dan konsumen, dan mengendalikan dampak inflasi di Kota Cimahi,” tandasnya. (hms)
