Bandung, adajabar.com – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Kasan Basari menyampaikan, seiring dengan resminya Bey Triadi Machmudin menjadi Pj Gubernur Jawa Barat diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun daerah.
Dalam membangun Jawa Barat itu Pj Gubernur Jabar Bey Triadi tidak bisa bekerja sendiri. Lembaga eksekutif dan legislatif DPRD Jabar harus saling mengisi untuk menciptakan kebijakan positif bagi kepentingan masyarakat. Terlebih hal tersebut telah diatur dalam UU Nomor 23/2014 terkait pelaksanaan pemerintahan daerah.
“Jadi ini kedua belah pihak (Pj Gubernur Jabar Bey Triadi dan DPRD Jabar) harus menjalin komunikasi yang baik, karena akan menghasilkan kebijakan yang baik, kebajikan yang banyak, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat. Apapun yang dilakukan sepanjang ada kesepakatan kedua belah pihak, dilakukan baik-baik saja. Itu endingnya mudah-mudahan Insyaallah menjadi baik,” tuturnya, Kamis (8/9/2023).
Kasan Basari menabahkan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang telah dirancang dan merupakan tindaklanjut dari RPJMD dapat dioptimalkan Pj Gubernur Jabar dengan optimal.
“Ini semua praktis menjadi PR Pak Bey Triadi, bersama-sama dengan dewan merealisasikan RPD itu. Bahwa kemudian ada modifikasi, perubahan. Tidak bisa dilepaskan begitu saja, karena arahnya untuk menyempurnakan. Mudah-mudahan 17 bulan ke depan, manfaatnya terasa untuk masyarakat. Kehadiran Pak Bey diharapkan membawa manfaat yang lebih baik,” harapnya.
Terkait pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Pemprov Jabar, dia mengakui masih banyak yang harus dirampungkan. Di antaranya persoalan sampah, blank spot sekolah, keberpihakan pada pentani dan UMKM, kemiskinan ekstrem serta pengangguran.
Dia berharap, persoalan-persoalan ini mampu disiasati dan dicermati Pj Gubernur Jabar Bey Triadi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
“Masih banyak PR, Sarimukti hanya salah satu. Nambo, Legok Nangka, saya kira jadi PR. Ada juga usulan TPPAS Ciwaringin di Kabupaten Cirebon. Ada usulan Bekasi, Karawang, Purwakarta. Itu baru urusan sampah. Masih banyak PR, kecamatan yang tidak punya SMA. Blank spot ada 130 yang harus dibangun sekolah. Ada juga tingkat pengangguran terbuka (TPT) 8,31 persen. Ini PR yang harus kita atasi bersama. ” ujarnya.***
