Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Menkeu Purbaya Siap Tambah Dana Abadi LPDP Rp13 Triliun

Menkeu Purbaya (ist)

Jakarta, adajabar.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menambah dana abadi pendidikan (LPDP) sebesar Rp13 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, tambahan anggaran tersebut belum dapat direalisasikan pada tahun 2025 ini, melainkan baru bisa disuntikkan pada tahun anggaran berikutnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pendanaan di sektor pendidikan melalui penambahan dana abadi yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperbesar kapasitas LPDP agar lebih banyak generasi muda Indonesia dapat memperoleh akses pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Purbaya menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut tidak bisa langsung disalurkan tahun ini karena alasan teknis dan penyesuaian terhadap siklus anggaran negara. Namun, ia memastikan alokasi tambahan Rp13 triliun akan dimasukkan dalam rancangan keuangan pemerintah tahun depan.

Meskipun demikian, Purbaya mengaku pihaknya masih menunggu arahan lebih rinci dari Presiden terkait mekanisme dan sumber pasti pendanaan tambahan tersebut.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta menyampaikan rencananya untuk memperkuat LPDP melalui penambahan dana yang berasal dari dua sumber utama: hasil pengembalian uang negara dari kasus korupsi serta efisiensi anggaran pemerintah.

“LPDP akan saya tambahkan. Uang-uang dari sisa efisiensi penghematan, uang-uang yang kita dapat dari koruptor-koruptor itu sebagian besar kita investasi di LPDP,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menilai, penguatan dana abadi pendidikan menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program beasiswa dan riset nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul.

LPDP sendiri selama ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mencetak talenta terbaik bangsa, baik melalui pembiayaan studi magister dan doktoral di universitas ternama dunia maupun melalui pendanaan penelitian strategis nasional.

Jika rencana penambahan Rp13 triliun terealisasi, total dana abadi LPDP yang saat ini mencapai lebih dari Rp140 triliun akan meningkat signifikan, memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan dana pendidikan terbesar di kawasan Asia Tenggara.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *