Jakarta, adajabar.com – Media sosial kembali diramaikan oleh kisah seorang petugas layanan penumpang KRL yang kehilangan pekerjaannya setelah sebuah thread viral milik akun X (Twitter) @anitadwdl mencuat di publik. Kisah tersebut memicu gelombang simpati besar dari warganet, terutama karena banyak yang menilai reaksi petugas itu normal dan wajar dalam situasi stasiun yang sedang padat, penuh tekanan, dan sarat interaksi cepat.
Melihat perkembangan diskusi publik yang terus meluas, manajemen perusahaan tempat pemilik akun @anitadewl bekerja akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi pada Rabu (27/11/2025). Klarifikasi ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap perhatian publik serta empati yang mengalir deras untuk petugas KRL tersebut.
“Manajemen turut prihatin atas pemutusan hubungan kerja yang dialami karyawan KRL tersebut. Kami juga sangat menghargai setiap tindakan solidaritas dan empati yang muncul di ruang publik akibat kasus ini,” ujar pihak perusahaan pelapor dalam keterangan tertulisnya.
Pihak manajemen mengungkapkan bahwa seluruh data terkait insiden—mulai dari kronologi kejadian, bukti percakapan, hingga thread viral—telah diterima dan diproses melalui mekanisme investigasi internal. Mereka memastikan bahwa penanganan kasus sepenuhnya mengikuti prosedur perusahaan.
Di sisi lain, perusahaan menegaskan bahwa perilaku oknum karyawan yang bersangkutan tidak mencerminkan budaya dan nilai yang dijunjung perusahaan. Atas dasar itu, perusahaan memutuskan untuk mengambil langkah tegas.
“Berdasarkan hasil investigasi dan ketentuan internal, per tanggal 27 November 2025, karyawan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan kami,” lanjut pernyataan itu.
Manajemen berharap insiden ini bisa menjadi pembelajaran luas mengenai pentingnya menjaga etika dan sikap dalam ruang digital, terutama ketika kasus personal menjadi konsumsi publik. Mereka juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian warganet dalam menanggapi peristiwa tersebut.
Namun demikian, desakan publik tampaknya belum mereda. Banyak pengguna media sosial yang meminta perusahaan menunjukkan surat resmi pemecatan sebagai bukti valid, terutama mengingat banyaknya simpati terhadap petugas KRL yang dianggap menjadi korban tekanan berlebihan dari perusahaan maupun persepsi publik.
Polemik pun masih berlanjut, dengan banyak pihak meminta transparansi dan kejelasan lebih lanjut mengenai proses pemecatan tersebut.
