Jakarta, adajabar.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mempertimbangkan usulan masyarakat agar layanan Mikrotrans atau JakLingko yang selama ini gratis dikenakan tarif tertentu. Langkah ini dinilai lebih realistis ketimbang harus menaikkan tarif Transjakarta, yang saat ini masih disubsidi besar oleh pemerintah daerah.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Pramono, mengatakan bahwa banyak masukan dari masyarakat mengenai kualitas pelayanan Mikrotrans, mulai dari pengemudi yang ugal-ugalan, bersikap tidak ramah, hingga membawa anggota keluarga saat bekerja.
“Memang, Mikrotrans ini, kami juga nggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan seperti itu. Nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Nggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta.
Ia menjelaskan, sebagian masyarakat menilai pengenaan tarif pada JakLingko bisa meningkatkan profesionalisme pengemudi, sekaligus menekan perilaku tidak disiplin di lapangan. “Kalau ada nilai ekonomi, otomatis tanggung jawab meningkat,” tambahnya.
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji
Di sisi lain, Pemprov DKI juga tengah mengkaji rencana kenaikan tarif Transjakarta yang disebut tak bisa dihindari. Meskipun tarif masih ditahan, beban subsidi yang ditanggung pemerintah mencapai Rp9.700 per tiket, membuat APBD semakin terbebani.
Kondisi keuangan Pemprov DKI juga diperparah dengan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat hingga Rp15 triliun pada 2026.
“Dengan pemotongan DBH itu, tentu kami harus berhitung ulang. Tapi prinsipnya, subsidi tetap ada agar masyarakat masih bisa menikmati layanan publik yang terjangkau,” jelas Pramono.
Tarif Transportasi Jakarta Termasuk yang Termurah
Lebih lanjut, Pramono menyebut tarif transportasi umum di Jakarta masih termasuk yang paling murah dibandingkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Karena itu, penyesuaian tarif disebut wajar selama tetap memperhatikan daya beli masyarakat.
Pemprov DKI menegaskan, kebijakan transportasi akan terus diarahkan pada efisiensi subsidi dan peningkatan kualitas layanan, agar masyarakat tetap mendapatkan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.
