Ada Jabar Update
Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru Arus Balik Lebaran: Penumpang Whoosh Meningkat, KCIC Catat 293 Ribu Tiket Terjual Juwono Sudarsono Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun, Ini Profilnya

Sekolah Terdampak Gempa di Cianjur Mulai Diperbaiki

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi tinjau langsung sekolah terdampak gempa di Kabupaten Cianjur. (hms)

Bandung, adajabar.com – Sejumlah sekolah di Kabupaten Cianjur yang terdampak gempa mulai diperbaiki, Dinas Pendidikan Jawa Barat tahun ini memfokuskan anggaran perbaikan sekolah untuk memperbaiki sekolah yang rusak akibat terdampak gempa Cianjur M 5,6.

Dinas Pendidikan mencatat, ada 76 sekolah setingkat SMA/SMK yang akan dilakukan perbaikan. Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dedi Supandi merinci, ke 76 SMA/SMK yang akan dibangun terdiri dari 24 sekolah rusak berat, 17 sekolah rusak sedang dan 35 sekolah rusak ringan.

Khusus untuk 24 sekolah yang mengalami kerusakan berat, perbaikannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR.

“Sekarang sudah mulai dibangun. Yang rusak berat itu ada 22 sekolah yang dibangun sama kementerian, duanya lagi penanganannya secara mandiri sama yayasan,” ujar Dedi kepada wartawan di Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat, Selasa (7/2/2023).

Selain dibangun kementerian, kata dia, Pemprov Jawa Barat juga ikut memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak akibat gempa Cianjur. Pemprov mengucurkan dana alokasi khusus (DAK) untuk membangun sekolah yang mengalami rusak ringan maupun sedang.

“Dari DAK relokasinya ke Cianjur, pelaksanannya di April-Mei. Kalau DAK ini langsung swakelola, anggarannya total sekitar Rp 190an miliar, langsung (dilaksanakan) oleh sekolah. Berkasnya sudah kita dipersiapkan,” paparnya.

Meski sedang di tahapan pembangunan, Dedi memberi catatan terhadap SMKN 1 Cugenang. SMK tersebut rencananya akan direlokasi karena berada di zona merah patahan Sesar Cugenang.

Namun hingga sekarang, kata Dedi, pihaknya belum mendapat lahan pengganti untuk rencana relokasi SMKN 1 Cugenang. Selain itu, Disdik juga belum mendapat kajian lebih lanjut dari Pemkan Cianjur maupun BMKG mengenai rencana relokasi SMK itu.

“Cugenang masih cari alternatif, karena lokasi (SMK) Cugenang ada di daerah patahan sesar. Sampai kemarin kita belum mendapatkan lokasi penggantinya, lagi minta update dari pemkab dan BMKG kaitan kajian kalau dibangun membahayakan atau tidak,” katanya.

Namun, Dedi memastikan proses KBM saat itu sudah berangsur normal di Cianjur. Kegiatan mengajar sebagian menggunakan tenda darudat dengan 3 pilihan skema pembelajaran yaitu daring, hybrid dan sistem shift.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *