Raperda Kepariwisataan Menjadi Daya Ungkit Perekonomian Daerah

dok/ist

BANDUNG | adajabar.com | Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Jawa Barat (Jabar) terus bergerak dan bekerja mencari masukan dan informasi ke berbagai pihak guna melengkapi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Anggota Pansus VII DPRD Jabar H. Syamsul Bachri, SH, MBA dari Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, Raperda Penyelenggaraan Kapriwisataan yang sedang kita godok ini , tentunya diharapkaan dapat menjadi daya ungkit perekonomian daerah dan masyarakat dari sector pariwisata.

Untuk itu, Pansus VII terus bergerak dan bekerja  mencari masukan dari berbagai pihak , diantara melakuka rapat kerja  bersama Orgniasi Perangkat Daerah (OPD) Jabar,  para leaku usaha, organisasi kepariwisataan, ppakar dan stakeholder.

Selain itu, Pansus VII juga melakukan kujungan kerja ke berbagai daerah, termasuk Kamis (16 November 2023) kemarin, kita melakukan kunker ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur. Hal ini, bertujuan untuk mencari masukan dari daerah, sebelum dituangkan dalam Pasal per Pasal dan ayat per ayat pada Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Demikian dikatakan H.Syamsul Bachri saat dihubungi melalui telp selulernya, Jum’at (17/11/2023).

Syamsul Bachri anggota Komisi II DPRD Jabar ini, juga mengatakan bahwa progress pembahasan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan sudah masuk penyempurnaan draf. Namun, sekalilagi kita berharap, agar Raperda ini disahkan menjadi Perda, benar-benar dapat mengungkit perekonomian daerah dan masyarakat.

Semua masukan dari berbagai pihak berkepentingan di bidang kepariwisataan, nanti sama Pansus VII semua masukan tersebut, dirangkum dan disusun redaksionalnya untuk dituangkan dalam Raperda Penyelenggaraan Kapriwisataan, ujarnya.

Setelah draf Reperda dianggap sudah lengkap dan dinilai sudah memenuhi kebutuhan barulah disempurnakan (draf Raperda), kemudian akan kita serahkan atau dikonsultasikan ke Kemendagri. Sekali lagi kita berharap, agar hasil konsultasi dengan Kemendagri tidak terlalu lama dan tidak banyak perubahan, tandasnya. (dbs/rd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *