Ada Jabar Update
Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Pemprov Jabar Siapkan 40 Posko Antisipasi Bencana di Jalur Mudik

Ilustrasi Mudik Lebaran. (ist)

adajabar.com – Jelang Lebaran 2023, Korlantas Polri berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan kesiapan, keamanan, dan kenyamanan jalur mudik.

Di Jawa Barat, sejumlah ruas jalan baik utara, tengah, selatan, dan jalur alternatif mendapat perhatian seriuas dari Pemprov Jabar karena ada sebagian titik yang masih dalam perbaikan. Hal ini berpotensi menjadi penyumbang hambatan pada arus mudik Lebaran 2023.

Selain itu, potensi bencana alam di sejumlah jalan yang menjadi perlintasan mudik Lebaran pun menjadi perhatian serius. Sehingga, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar pun menyiapkan 40 posko lengkap dengan alat berat dan peralatan pendukung lainnya.

“Posko itu terutama disiapkan di lokasi-lokasi yang rawan bencana. Di sana ada alat berat seperti ekskavator, mobil pick up, dump truck yang akan siap beroperasi selama 24 jam,” kata Kepala BMPR Jabar Bambang Tirtoyuliono.

Bambang menjelaskan, dengan adanya posko lengkap disertai alat berat diharapkan bisa meminimalisir hambatan arus mudik Lebaran terutama saat bencana terjadi seperti longsor dan pohon tumbang. Posko tersebut tersebar di Kamojang, Kabupaten Garut yang merupakan daerah rawan longsor.

“Umumnya potensi bencana alam di Jawa Barat adalah longsor. Untuk wilayah utara, ada di Purwakarta, Subang, Cirebon, dan Indramayu. Lalu di tengah ada sembilan posko. Harapannya sih jangan sampai terjadi namun waspada kan harus,” kata Bambang.

Bambang tidak menampik jika saat ini masih ada sejumlah jalan yang rusak sehingga sehingga selain posko antisipasi bencana, pihaknya telah menyiapkan 19 posko khusus memperbaiki jalan rusak.

“Ya, untuk mengantisipasi jalan yang rusak, kita siapkan posko khusus agar bisa langsung diperbaiki,” katanya.

Bambang menargetkan, H-10 sudah tidak ada lagi jalan berlubang sehingga arus mudik Lebaran 2023 bisa lancar baik itu jalur utara, selatan, tengah maupun alternatif. Sedikitnya terdapat 114 ruas jalan akan menjadi alternatif bagi pemudik.

“Kita terus berusaha memperbaiki setiap lubang yang ada. H-10 Lebaran target kita sudah tidak ada lubang,” katanya.

Sepanjang tahun 2023, pihaknya menargetkan perbaikan dan pemeliharaan sepanjang 354 km jalan provinsi yang bisa selesai minimal setengahnya sebelum Lebaran .

“Kita masifkan, bekerja dari akhir Februari sampai sekarang. Kita menargetkan perbaikan di 354 km, dari 2000 km lebih jalan punya provinsi. Tersebar di seluruh kabupaten/kota,” katanya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *