Ada Jabar Update
Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Pemkot Ajak Masyarakat Berdayakan Koperasi

Rapat Anggota Tahunan KPKB Tahun Buku 2022 di Hotel Grandia Kota Bandung, Kamis 23/2/2023. (hms)

Bandung, adajabar.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mendorong keterlibatan masyarakat untuk pengembangan koperasi di Kota Bandung. Tak sekedar simpan pinjam, keberadaan koperasi diharapkan bisa mewujudkan pemerataan kesejahteraan.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, pada tahun 2021 jumlah koperasi tercatat sebanyak 2.451 koperasi berbadan hukum di Kota Bandung. Namun setelah pendataan ulang, koperasi yang aktif menyusut tinggal 731 unit. Sedangkan jumlah anggota pun dari tahun 2020 ke 2021 mengalami penurunan.

Untuk itu, Yana meminta Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pendataan ulang dan memetakan masalah mengapa banyak koperasi yang tidak melakukan RAT dan tidak beroperasi lagi.

“Dengan demikian pemerintah bisa mencari solusi terbaik,” kata Yana saat menghadiri Rapat Anggota Tahunan KPKB Tahun Buku 2022 di Hotel Grandia Kota Bandung, Kamis 23 Februari 2023.

Menurut Yana, pendataan ini penting karena salah satu dalam mewujudkan Misi Bandung Sejahtera yaitu menciptakan satu koperasi juara di setiap kecamatan juga salah satu mewujudkan Misi Bandung Agamis dengan mendirikan satu koperasi di tempat ibadah di setiap kecamatan.

Hingga tahun 2022, telah terbentuk 66 koperasi juara di 29 kecamatan, dan 63 koperasi di tempat ibadah di 27 kecamatan.

“Namun, bukan hanya sekedar terbentuk saja, saya minta supaya koperasi tersebut bisa berjalan optimal dan bisa menyejahterakan anggotanya,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Atet Dedi Handiman mengakui masih rendahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi.

Untuk itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat koperasi kepada masyarakat.

“Kita akan terus gencarkan sosialisasi dan edukasi bagaimana manfaat koperasi bagi masyarakat,” katanya.

Saat ini, jumlah anggota koperasi di Kota Bandung mencapai 120.000 anggota dari 731 unit koperasi. Atet mengatakan, angka itu kita hitung dari koperasi yang menjadi binaan Kota Bandung, belum dihitung koperasi yang menjadi binaan provinsi atau nasional.

Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan apresiasi kepada koperasi yang berkinerja baik agar menjadi lebih baik lagi.

Maka dari itu, ia mendorong Koperasi Juara di setiap kecamatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Salah satu kriteria koperasi juara, bagaimana berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ini untuk mendorong masyarakat bisa ikut menjadi anggota koperasi,” kata dia.

Tahun ini, Atet menargetkan penambahan anggota koperasi sebanyak 4 persen.

“Kami mengajak masyarakat untuk menjadi anggota koperasi. Kita akan umumkan koperasi yang pengelolaannya baik kepada masyarakat,” ujarnya. (hms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *