Ada Jabar Update

Dorong Penghijauan, BPDAS Cimanuk–Citanduy Sosialisasikan Rehabilitasi Lahan di Ciamis Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.

Beranda Peristiwa Subsidi Transportasi Bus di Bogor Akan di Hapus

Peristiwa

Subsidi Transportasi Bus di Bogor Akan di Hapus

1 Februari 20231 Februari 2023

Trans Pakuan (doc.ist)

Bogor, adajabar.com – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengungkapkan bahwa subsidi transportasi massal di Bogor bakal dihapus setelah mencapai target tertentu. Namun, untuk tahun 2023 ini pihaknya tetap memberikan subsidi kepada para penumpang.

“Lanjutan Subsidi Angkutan Penumpang (Buy The Service) di Kota Bogor untuk tahun ke 3, sesuai arahan bapak Menteri dan Pemkot Bogor, ini tidak selamanya kita berikan, sebagai sinterclass kasarnya,” kata Kepala BPTJ Umar Haris dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI Rabu (1/2/23).

Seperti diketahui, layanan angkutan umum massal dengan konsep Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bogor rilis pada 2 November 2021. Layanan yang disepakati bernama Biskita Transpakuan tersebut merupakan bagian dari program subsidi Pemerintah Pusat dalam hal ini BPTJ Kementerian Perhubungan untuk pengembangan transportasi massal di wilayah Bodetabek (Bogor-Depok-.Tangerang-Bekasi).

Meski sudah berjalan di tahun ketiga, di sisi lain pemerintah pusat sudah mulai memberi sinyal tidak bisa terus-menerus memberikan subsidi pada transportasi umum ini.

“Ada target-target terukur yang suatu ketika dia harus membayar dan tarifnya juga ditetapkan. Jadi ini hanya stimulan untuk merangsang untuk beralih ke transportasi umum dan ini sangat diapresiasi Pemkot Bogor,” sebut Umar.

Adapun subsidi angkutan penumpang (Buy The Service) di Kota Bogor yang dipaparkan untuk tahun 2023 ini masuk ke dalam 4 Kegiatan Prioritas Nasional yang dengan total sebesar Rp. 96,8 miliar.

Nilai itu sudah mencakup 3 kegiatan lain yakni Area Traffic Control System (ATCS) beserta alat counting, Peningkatan Bangunan Operasional St. Pondok Rajeg + Supervisi serta Fasilitas Sistem Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkotaan (Prov Jawa Barat Rp. 8,05 m dan Prov Banten Rp 3,32 m). (dbs)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan