adajabar.com – Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, bertemu dengan Menteri Perhubungan Republik Guinea, Felix Lamah, pada hari Kamis 26 Januari 2023 di Jakarta.
Menhub RI dan Menhub Guinea telah membahas sejumlah isu peningkatan kerja sama bilateral dan menandatangani LoI Kerja Sama di bidang Perhubungan.
Dengan ditandatanganinya LoI ini diharapkan ke depannya dapat meningkatkan kerja sama bilateral, termasuk pengadaan pesawat dan capacity building.
Dalam kunjungannya ke Jakarta, Menhub Guinea didampingi oleh Duta Besar RI di Dakar, Dindin Wahyudin dan Konsul Kehormatan RI di Conakry, Alexandre Camara.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan Duta Besar RI di Dakar dengan Presiden Transisi Guinea pada September 2022 lalu.
Pemerintah Guinea telah menyampaikan kebutuhan untuk memodernisasi sektor transportasi, infrastruktur dan konektivitas di Guinea.
Lebih lanjut disampaikan pula bahwa dalam waktu dekat ini Guinea juga akan menghidupkan kembali Maskapai Guinea Air.
Untuk itu, Menhub Guinea menyampaikan ketertarikannya terhadap pesawat CN-235 dan berbagai tipe pesawat penumpang lainnya produksi PT. Dirgantara Indonesia (DI), yang dikunjunginya di Bandung pada hari Rabu kemarin.
Selain bertemu dengan Menhub RI, Menhub Guinea juga telah melakukan pertemuan dengan Menlu RI pada hari Selasa, 24 Januari 2023 di Kementerian Luar Negeri RI, serta kunjungan ke plant facility PT DI dan Museum Konferensi Asia Afrika (MKAA) di Bandung pada hari Rabu, 25 Januari 2023.
“Pesawat terbang produksi PT DI yang berada di Bandung seperti halnya Bandung Spirit KAA yang telah menyebar ke berbagai negara di Asia Afrika”, ujar Dubes RI kepada Menhub Guinea saat mengunjungi MKAA, yang menginspirasi negara-negara Asia Afrika untuk merdeka dari kolonialisme.
Sebagai informasi tambahan, Guinea adalah negara penghasil bauksit terbesar kedua di dunia dan memiliki cadangan bauksit terbesar pertama di dunia. (hms)
Berita Terkait
Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026.
