Ada Jabar Update

Dari Rumpin, Rimbawan Menyemai Kehidupan untuk Generasi Mendatang DWP Kementerian Kehutanan Gelar Penanaman Pohon Peringati Hari Bakti Rimbawan ke-43 Tokoh Sejarah Nyak Sandang Wafat, Pernah Sumbangkan Harta untuk Pesawat RI Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan tetap stabil hingga akhir tahun 2026. Kepastian ini disampaikan di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Menurut Purbaya, pemerintah telah menghitung secara matang ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menjaga harga BBM bersubsidi tetap terkendali, bahkan jika harga minyak dunia berada di level tinggi. “Kami siap tidak menaikkan harga BBM bersubsidi sampai akhir tahun, dengan asumsi harga minyak 100 dolar AS per barel,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/3/2026). Ia menegaskan, perhitungan tersebut telah mempertimbangkan berbagai skenario kenaikan harga minyak global, mulai dari 80 dolar AS hingga 100 dolar AS per barel. Dengan demikian, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. “BBM bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat tidak perlu khawatir karena anggaran sudah kami siapkan,” jelasnya. Namun demikian, Purbaya mengakui pemerintah tidak dapat mengontrol harga BBM non-subsidi. Hal ini karena jenis BBM tersebut mengikuti mekanisme pasar dan tidak mendapatkan intervensi langsung dari pemerintah. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan sejumlah sumber pendanaan lain untuk meredam dampak kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang nilainya mencapai Rp420 triliun, termasuk sekitar Rp200 triliun yang ditempatkan di sektor perbankan. Tak hanya itu, pemerintah juga mengandalkan penerimaan dari sektor energi dan sumber daya mineral melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai bantalan tambahan untuk menjaga stabilitas subsidi energi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global akibat konflik internasional yang berpotensi mengganggu pasokan energi. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas harga BBM bersubsidi dapat terjaga, sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2026. Arus Pendatang ke Jakarta Meningkat, Jaksel Catat 225 Warga Baru

Beranda Politik IKAPPI Desak Pemerintah Turun Tangan Antisipasi Kenaikan Harga Pangan

Politik

IKAPPI Desak Pemerintah Turun Tangan Antisipasi Kenaikan Harga Pangan

24 Desember 202224 Desember 2022

Antisipasi Kenaikan Harga Pangan Jelang Natal dan Tahun Baru (doc.ist)

Jakarta, adajabar.com – Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Abdullah Mansuri, meminta pemerintah segera turun tangan dalam meredam lonjakan harga pangan di pasar.

Caranya, dengan melakukan operasi pengendalian harga lewat penyaluran stok komoditas pangan semisal cabai dan bawang ke pasar-pasar tradisional.

“Lihat ritme saat ini, ada kenaikan yang negatif di beberapa komoditas. Ini yang harus segera diantisipasi, melakukan operasi pengendalian harga,” kata Abdullah Mansuri,Sabtu (24/12/2022).

“Segera keluarkan stoknya, tetapi tidak di luar pasar, harus di dalam pasar,” tegas dia.

Menurut dia, operasi pengendalian harga merupakan operasi yang dilakukan memperbanyak stok pemerintah di pasar, dengan cara menyerahkannya kepada pedagang untuk dijual.

“Itu yang harus segera dilakukan agar menekan harga turun. Semakin banyak stoknya, semakin kecil nanti harganya,” ungkap dia.

Adapun sejumlah komoditas pangan seperti cabai rawit merah dan daging sapi terus menunjukan tren kenaikan harga memasuki musim Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Harga cabai rawit merah di Jakarta sentuh angka tertinggi Rp 160.000 per kg, sementara harga daging sapi tembus Rp 170.000 per kg.

Abdullah Mansuri menilai, lonjakan harga tersebut jadi imbas kesiapan belum matang pemerintah dalam menghadapi libur akhir tahun nanti.

“Karena memang antisipasinya belum matang, dari awal belum matang. Pemerintah belum menyiapkan desain yang matang untuk pangan kita,” tutur dia. (dbs)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan